Bupati Buton, La Bakry saat menghadiri penandatangan pemberian dana hibah untuk KONI Buton PASARWAJO- Pasca-batalnya Penandatanganan Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dari Dispora dan KONI Buton pada Selasa (10/8/2021) berujung adu pendapat antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Ketua KONI Kabupaten Buton. Diketahui, Penandatanganan NPHD untuk KONI Buton batal digelar meski dihadiri Bupati Buton, La Bakry karena ketidakhadiran Ketua KONI Buton, LM Syamsir Siri Ikrami karena sementara berada diluar daerah. Menurut Kadispora Buton, Zainuddin Napa, tidak hadirnya Ketua KONI tersebut karena tak memiliki niat untuk membangun Buton. Padahal ini merupakan kelima kalinya diundang untuk penandatanganan NHPD. ”Ini sudah kelima kalinya diundang tapi tidak pernah hadir, sudah kelima kalinya hari ini, tidak pernah hadir, yang pertama tanggal 14 Januari dia tidak hadir, habis itu di undang tanggal 3 Maret, habis itu di undang lagi tanggal 14 April, habis itu diundang lagi di bulan Mei, habis itu undang lagi yang kelima kalinya mi ini,” katanya. Sementara itu, Ketua KONI Buton LM Syamsir Siri Ikrami mengklarifikasi ketidakhadirannya saat penandatanganan NPHD untuk KONI Buton. Ia membenarkan bahwa dirinya saat penandatanganan NHPD sementara berada diluar daerah. Meski begitu, alasan ketidakhadirannya pada penandatanganan disebabkan rincian anggaran hibah untuk KONI Buton ada intervensi Dispora Buton. “Yang namanya hibah itu tergantung penerima anggaran dalam hal ini KONI mau diapakan bukan mengikuti aturan main dari Dispora,”ujarnya. Dijelaskannnya rincian anggaran hibah KONI sudah disetor di BPKAD Buton. Seharusnya rincian tersebut yang disepakati saat penandatanganan NPHD. “Kami sudah membuat rincian anggaran sejak awal juni sejak rekofusing anggaran dari Rp 2 miliar menjadi rp 1 miliar, rincian itu kami lemburkan dua hari,” bebernya. Namun anehnya lanjut dia saat penandatanganan NPHD rincian yang dibuat KONI tidak dimasukan malahan rincian dari Dispora yang digunakan. Dalam rincian anggaran dari Dispora tidak ada sedikitpun untuk sekretariat dan operasional KONI Buton semua untuk cabor dan pembelian alat-alat olahraga. “Dispora hanya pintu masuk uang ke KONI berdasarkan Permendagri, seperti KPU anggarannya di Kesbangpol, Mesjid di Kesra dan KONI di Dispora, saya yang akan bertanggungjawab laporan pada inspektorat kalau terjadi apa-apa,” pungkasnya. Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Buton Laode Rafiun sangat menyayangkan polemik antara KONI dan Dikmudora terjadi saat Buton didaulat menjadi tuan rumah Porprov 2022. Ia menjelaskan awalnya anggaran yang akan diporsikan saat penetapan anggaran di DPRD tahun lalu sebesar Rp 5 miliar dari pengajuan Rp 7 miliar. Namun banyaknya kebutuhan daerah sehingga hanya disanggupi Rp 2 miliar dan akan dianggarkan kembali di tahun 2022. Menurutnya, DPRD Buton menghibahkan anggaran kepada KONI untuk proses kerangka pembinaan bukan hanya untuk cabor tapi termasuk strukturisasi KONI. “Saya sayangkan saat rekofusing anggaran kenapa anggaran KONI yang di potong Rp 1 miliar bukan anggaran lainnya, anggaran itu saja sangat terbatas jika akan digunakan untuk pembinaan di Buton,” ucapnya. “Dengan anggaran seminim itu bagaimana untuk membina cabor dan struktur KONI karena KONI juga butuh pembinaan, Pembinaan bukan hanya cabor namun dari strukturisasi lembaga koni,” lanjutnya. Meskipun demikian, politikus PAN ini meminta Dikmudora dan KONI Buton untuk duduk bersama agar harapan masyarakat dan pemerintah saat Porprov 2022 Buton Sukses prestasi dan penyelenggaraan dapat tercapai. (r4/b/aji)