Umar Samiun   BAUBAU- Gema pemekaran Provinsi Kepulauan Buton untuk terlepas dari induknya yakni Sultra nampaknya dimanfaatkan sejumlah oknum yang tak bertanggung jawab untuk sebuah kepentingan politik. Isu pemekaran suatu daerah merupakan harapan seluruh masyarakat Kepton untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun menuturkan formulasi pemekaran daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2013. Di mana, daya tampungnya telah mencapai tiga ratus lebih provinsi, kabupaten/kota yang ingin memekarkan diri. "Di sana digodok secara selektif oleh Pemerintah Pusat dan lahirlah sebayak 173 kabupaten/kota yang saat ini telah dibuat rancangan peraturan pemerintahnya. Dimana provinsi Kepton berada diurutan teratas yang lengkap prasyaratnya untuk dimekarkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB)," tuturnya. Kata dia, saat ini isu pemekaran Kepton sudah hilang dari marwahnya. Pasalnya, lahirnya perjuangan dari kalangan masyarakat Kepton telah disalahgunakan oleh sejumlah oknum dalam mencari popularitas untuk kepentingan politiknya. "Kalau mau calon kepala daerah silahkan saja tapi jangan bawa-bawa nama perjuangan pemekaran Kepton. Karena Kepton bukanlah sebuah properti yang dapat dijadikan untuk kepentingan politik," tambahnya. Pihaknya sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh anggota DPRD Provinsi Sultra yang diketuai oleh Abdul Rahman Saleh. Pasalnya, dalam paripurna DPRD Provinsi Sultra tahun 2014 silam, Abdul Rahman Saleh lah yang menetapkan dan mengeluarkan rekomendasi untuk lahirnya Kepton menjadi salah satu provinsi yang terlepas dari induknya yakni Sultra. "Buat apa Ketua DPRD provinsi Sultra, Abdul Rahman Saleh mimpin kembali paripurna percepatan pemekaran Kepton yang pada 2014 silam sudah dikeluarkan rekomendasinya. Ini sebenarnya ada apa dan untuk siapa. Saya yakin ini semua penuh dengan muatan politik yang berebut panggung kepentingan," jelasnya. Keyakinanan mantan ketua DPW PAN Sultra itu pula dikuatkan dengan perebutan kursi pelaksana bupati di sejumlah wilayah cakupan Kepton. Di mana, terdapat sejumlah nama-nama yang tergabung dalam perjuangan pemekaran saat ini berasal dari pejabat birokrasi di Sultra. "Tidak perlu lagi saya sebutkan siapa-siapa kader kita yang ada di birokrasi sana yang tengah gontok-gontokan untuk merebut kursi pelaksana bupati/walikota di Kepton ini. Kerja yang bagus saja jangan jual Kepton ini, jangan sampai nanti Gubernur Sultra Ali Mazi menunjuk kalian sebagai pelaksana kepala daerah atas kerja keras kalian bukan karena menjual Kepton ini," jelasnya (m2/b/aji)