Ilustrasi: Kondisi jalan provinsi dan jembatan di Butur rusak parah (kondisi 2019) dan nyaris ambruk.   BURANGA - Masyarakat di Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara (Butur) mengusulkan agar persoalan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan jaringan telekomunikasi bisa segera mendapat perhatian pemerintah. Usulan itu disampaikan saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan Musrembang tersebut dihadiri oleh Camat Kambowa dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah setempat. Perihal usulan masyarakat tersebut dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Butur, Harmin Hari. "Infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi usulan mayoritas masyarakat setempat," ungkap Harmin Hari. Menurut Harmin Hari, pentingnya infrastruktur dasar tersebut karena sangat berkaitan erat dengan sektor-sektor vital lain seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "Tidak ditampik, kondisi ruas jalan yang membentang di jalur poros Ereke-Baubau tersebut memang memprihatinkan. Begitu pula jaringan telekomunikasi, juga masih sulit untuk diakses," jelasnya. Terkait persoalan ini, pemerintahan daerah dan DPRD serta legislator yang duduk di kursi DPRD Provinsi Sultra dan semua stakeholder beber Harmin tentu harus bersinergi untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan keinginan bersama masyarakat tersebut. "Tentunya persoalan ini harus diperjuangkan bersama oleh semua stake holder yang ada," imbuhnya. (r3/b/aji)