Saharuddin : Bila Tidak Benar, Penjarakan Saya
BAUBAU, RSONLINE- Maraknya pungutan liar (pungli) berkedok upah kerja yang terjadi di instansi Pemrintahan Kota Baubau khususnya DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kota Baubau, oleh sejumlah oknum pegawai Dikmudora membuat para Kepala Sekolah dan Pembina TK/PAUD se-Kota Baubau menyambangi DPRD Kota Baubau akhir perkan lalu.
Pasalnya, para kepala sekolah dan pembina TK/PAUD merasa resah atas ulah para abdi negara itu atas pungutan yang tak memiliki dasar hukum yang pasti, lalu melakukan pemotongan bantuan hingga mencapai 70 persen.
Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Baubau, salah seorang perwakilan para pembina/kepala sekolah TK/PAUD se-Kota Baubau, Sahiruddin menuturkan hadirnya sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan sejumlah penagihan dalam setiap melakukan pencairan dana bantuan sosial TK/PAUD, yang bersumber dari dana pusat tersebut merupakan pemandangan yang sering dialami oleh pembina/kepala sekolah TK/PAUD di Kota Baubau. Namun demikian, kejadian itu dianggap sebagai pelicin dan upah kerja para abdi negara itu.
"Sungguh saya merasa miris melihat ulah para pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kota Baubau. Dimana, para kepala sekolah telah dijadikan sapi perahan mereka dalam dana bansos ini,"tuturnya.
Kata dia, pihaknya sangat merasa dirugikan atas pembayaran sejumlah uang kepada oknum pegawai yang harusnya memberi contoh yang baik itu. Dana bantuan yang diharapkan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu di TK/PAUD tersebut justru disalah gunakan oleh sejumlah oknum tak bertanggungjawab.
"Ini terjadi sejak tahun 2015 lalu terdapat dana bansos dari pusat untuk bantuan operasional TK/PAUD yang mencapai nominal Rp 17,5 hingga Rp 20 juta tergantung dari tipe sekolah masing-masing. Tapi La Ira selaku pengawas atau kepala bidang di Dikmudora memotong anggaran itu hingga 70 persen. Dan sekolah hanya dapat paling tinggi Rp 3 juta saja," tambahnya.
Ironisnya kata dia, dari hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya alasan pemotongan yang dilakukan didasarkan kesepakatan bersama. Dimana dinas terkait memperoleh bagian dalam kepenguruan administrasi dan upah kerja para pegawai.
"Itu baru dana Bansos. Ada juga dana yang mereka sunat dari dana Bantuan Operasional (BOP) yang pemotongannya mencapai Rp 1,5 juta untuk setiap TK/PAUD se-Kota Baubau. Dan saya berani tantang Dikmudora untuk kasus ini, kalau memang tudingan saya tidak benar adanya, maka saya siap dipenjara,"jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Baubau, Hj Roslina Rahim sangat menyayangkan tindakan aparatur negara di Kota Baubau itu. Dan pihaknya berjanji akan memanggil Pemkot Baubau untuk menjelaskan apa yang dialami oleh para kepala sekolah TK/PAUD se-Kota Baubau itu.
"Secepatnya kami akan sikapi persolan ini dengan meminta penjelasan pada Dikmudora. Saya sangat tidak sependapat bila mereka (Dikmudora,red) menerapkan pungutan yang berkedok upah kerja seperti ini,"tutupnya. (m1/b/hum)
